Pesan Gubernur DIY dalam Rapat Kerja Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia tahun 2022.

23-10-2022 | Asbanda Facebook Twitter

Sri Sultan berharap peran BPD semakin optimal dalam mendukung pembangunan daerah melalui pergerakan ekonomi masyarakat berbasis pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, saat membuka agenda Rapat Kerja Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia, yang dilaksanakan di Karaton Ballroom, Lantai 8, Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, pada hari Sabtu (22/10).

Disampaikan oleh Sri Sultan, selain melaksanakan berbagai pembinaan dan pengarahan terkait peran dan fungsi BPD, sebagai pemilik BUMD, Pemda DIY juga memiliki kewajiban memenuhi modal inti minimum bank. “Bahwa kewajiban pemenuhan modal inti minimum bank di Daerah Istimewa Yogyakarta telah dipenuhi oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Selain daripada itu, terkait dengan ketentuan pemisahan atau spin off unit usaha syariah menjadi bank umum syariah, kami menyerahkan semua ketentuannya kepada pihak regulator dan pembuat kebijakan, termasuk DPR-RI,” terang Sri Sultan.

Atas berbagai pertimbangan, Pemda DIY menyarankan adanya relaksasi ketentuan, diiringi upaya BPD se-Indonesia untuk melakukan assessment terhadap indikator total aset, modal inti, dan tingkat kesehatan bank sebagai syarat spin off. Tentunya, hal ini dilakukan agar kebijakan spin off menjadi sebuah keputusan yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kapasitas setiap BPD.

“Kita harus menyadari, bahwa kekuatan finansial setiap Pemerintah Daerah pastilah berbeda, di satu sisi, ada Pemda yang mempunyai kemampuan lebih, namun di sisi lain, masih banyak pula Pemda yang kesulitan meningkatkan setoran modalnya di BPD,” tutur Sri Sultan. Dengan mengucap basmallah Sri Sultan resmi membuka Rapat Kerja Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia tahun 2022. “Semoga Allah SWT memberikan berkah dan rahmatnya kepada kita semua sehingga acara hari ini memberikan hasil terbaik dan peningkatan bagi BPD se-Indonesia,” tutur Sri Sultan.

Pada kesempatan yang sama, hadir Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Supriyatno, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Bank Jateng, menyampaikan laporan terkait kinerja BPD. Dilaporkan oleh Supriyatno bahwa, total aset BPD se-Indonesia mencapai Rp880 triliun dan tumbuh 9,3% (berdasarkan indikator keuangan BPD hingga Juli 2022) sehingga menempatkan BPD sebagai bank atau kumpulan bank terbesar ke-5 di antara bank-bank di Indonesia. Kedua, penghimpunan dana pihak ketiga telah mencapai Rp76 triliun dan tumbuh 9,2%. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat pada BPD semakin meningkat. Selain itu, dilaporkan pula bahwa penyaluran kredit BPD se-Indonesia telah mencapai Rp539 triliun dan tumbuh sekitar 8,1% dengan risiko kredit bermasalah (NPL) sebesar 2,45%, di bawah bank umum sebesar 2,9%.

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan perkreditan BPD tergolong lancar dan terjaga dengan baik. Atas semua capaian yang diperoleh, BPD juga menghadapi beberapa tantangan di antaranya terkait dengan permodalan. Masih terdapat 14 BPD yang mengalami keterbatasan permodalan, khususnya di dalam pemenuhan modal inti minimal Rp3 triliun, yang paling lambat harus dipenuhi Desember 2024.

Disampaikan juga olehnya, pada rapat kerja kali ini juga akan dilakukan pembahasan terkait pemisahan antara spin off unit usaha syariah sesuai undang-undang perbankan syariah yang mengamanatkan untuk melakukan spin off paling lambat bulan Juli 2023. Serta membahas tantangan BPD yang ketiga yaitu, terkait dengan kepengurusan, di mana saat ini terdapat paling tidak 3 BPD yang Direktur Utamanya dijabat oleh pelaksana tugas atau Plt.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, BPD sebagai regional champion diharapkan akan memberikan kontribusi yang maksimal kepada perekonomian di daerah masing-masing. BPD merupakan salah satu contoh bank dengan permodalan yang sangat baik. Sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Ediana Rae mengakui sedang melakukan perumusan yang diharapkan bisa menjawab berbagai persolan yang sedang dihadapi oleh BPD se-Indonesia, termasuk perbedaan kapsitas APBD di masing-masing daerah. Dengan skema Kegiatan Usaha Bersama (KUB) diharapkan pada akhir tahun ini seluruh BPD se-Indonesia sudah dapat mencapai modal inti minimal Rp3 triliun. Secara keseluruhan BPD juga harus meningkatkan daya saingnya dalam segala hal, termasuk penggunaan IT, teknologi dan lain sebagainya termasuk ketahanan cyber. “Kita akan upayakan dapat dilakukan secara bersama-sama agar tercapai efisiensi,” jelasnya. (HUMAS DIY).